Rumah Nusantara

Jakarta, Kominfo – Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.

Zulmi Nusantara

16 November 2021

Musholla Al-Amin

Didirikan Pada Tahun ± Tahun 1970 Dusun 01 RT 01/RW 01 Desa Hara Banjar manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Jumlah Pengurus : Jumlah Imam : Jumlah Khatib : Jumlah Muadzin : Jumlah Remaja Masjid : Profil Mushola. Luas Tanah ± 400 m² Status Tanah : WakafLuas Bangunan : 100 m² Daya Tampung…

Zulmi Nusantara

20 September 2021

sosial

Tonton “Video Mix – Tak bisakah ala anak Kampung” di YouTube

Zulmi Nusantara

19 September 2021

sosial

musik

Kisah Raden Patah “Robohkan” Kerajaan Majapahit

DEMAK, sebelumnya adalah sebuah daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Penamaan Demak berawal dari kisah Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. Tanaman gelagah yang rimbun tentu hanya…

Zulmi Nusantara

25 Agustus 2021

informasi, sosial

Muncul Gerombolan Buzer Kampung

Kalianda, Hara Banjar Manis 22 june 2021,Muncul akun Anonim atau sering disebut oleh banyak orang Akun Bodong,Hal ini Karena Reaksi dari Acara Akbar Pilkades yang tak lama akan diselenggarakan. Berikut nama nama akun Bodong yang aktif menyuarakan seputar kegiatan acara akbar Pilkades di Desa HBM . Banjakh punggawa (PP topeng),Banjakh punggawa Rangga (PP sekjen Sunda…

Zulmi Nusantara

22 Juli 2021

informasi, sosial

opiniku

Kisah Hasan al-Bashri Melihat Orang Pacaran

Zulmi Nusantara

16 Juli 2021

sosial

Kisah Hasan al-Bashri Melihat Orang Pacaran

semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Zulmi Nusantara

8 Juli 2021

sosial

Karang Taruna Hara Banjar Manis Ciptakan Lingkungan Bersihm

Karang Taruna Hara Banjar Manis Karang Taruna Hara Banjar Manis Ciptakan Lingkungan Bersihm

Zulmi Nusantara

8 Juli 2021

sosial

Mengutiif Berita Dari Media Lain

CARA MENGUTIP BERITA DARI MEDIA LAINAGAR TIDAK MELANGGAR HAK CIPTA Dalam pemberitaan, suatu media dimungkinkan untuk mengutip berita media lain. Pengutipan berita media lain bukan suatu pelanggaran dan juga bukan sesuatu yang memalukan.� Dalam konteks jurnalisme, hal ini juga sering terjadi. Berita-berita tentang eksplorasi dan produksi migas di media siber seperti detik.com, merdeka.com, tempo.co, atau…

Zulmi Nusantara

8 Juli 2021

informasi

wartawan